Mataelangnews.com || Konawe-Sultra, Dilansir dari berbagai sumber media, mencuat dugaan praktik pilih kasih di tubuh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Konawe mencuat ke permukaan. Pasalnya, sejumlah wartawan menilai kerja sama media tahun ini hanya berpihak pada kelompok tertentu yang dekat dengan pemerintahan.
Isu terdengar diduga Dinas Kominfo Konawe pada tahun 2025 ini, bagi-bagi anggaran kerjasama belanja publikasi tayang berita advertorial ke kelompok perusahaan media tertentu saja atau mempunyai hubungan emosional kedekatan dengan Bupati dan wakil Bupati Konawe Terpilih.
Sementara untuk perusahaan media yang diduga tidak punya unsur kedekatan dengan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tidak diberikan kesempatan untuk kerjasama Publikasi media .
“Kita sudah berupaya untuk berkomunikasi lewat saluran WhatsApp, bahkan kita sudah beberapa kali datang ke kantor kominfo Konawe, namun Drs.H. Muh. Akib Ras, M.Si. selaku PPTK tidak pernah merespon dan terus menghindar saat dikonfirmasi,” ungkap salah satu media online.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Konawe , Drs.H. Muh. Akib Ras, M.Si. menegaskan bahwa media atau pihak-pihak yang belum terdaftar dalam sistem di Kominfo Konawe tidak akan mendapatkan peluang kerja sama.
“Bagi yang seharusnya bisa mendaftar di Kominfo Konawe, namun hingga saat ini belum terdeteksi atau belum terdaftar oleh tim programmer, jangan berharap tahun ini bisa mendapatkan kerja sama,” kata Imran Leru, dengan nada Kesal, kepada wartawan, Rabu (28/3/2025) di ruang redaksi Kominfo Konawe.
Menurutnya, pembaruan sistem pendataan kerja sama media melalui platform digital bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Namun, pernyataan tersebut justru mendapat sorotan tajam dari kalangan wartawan di kabupaten Konawe. Mereka mempertanyakan objektivitas sistem tersebut, lantaran diduga hanya mengakomodasi media yang memiliki kedekatan politik dengan penguasa, rezim saat ini.
“Kalau bukan dari tim pemerintahan Yusran Akbar jangan harap dapat kerja sama. Media independen gigit jari, sementara yang dekat dengan kekuasaan mulus jalannya,” ungkap wartawan yang juga Aktivis senior di Kabupaten Konawe
Imran sapaan akrabnya, menilai kebijakan Kominfo Kabupaten Konawe, berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam hubungan pemerintah dan pers. Ia menuding kerja sama media kerap dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu untuk membunuh lawan politik.
“Jangan jadikan media sekadar corong kekuasaan. Pemerintah seharusnya bersikap netral, menghargai independensi pers, bukan hanya memberi ruang bagi yang satu barisan saja,” tegasnya.
Imran juga mengajak insan pers di Kabupaten Konawe untuk tidak bergantung pada kerja sama semacam itu.
“Wartawan harus tetap kritis. Lebih baik menjaga marwah profesi daripada ikut-ikutan jadi alat kepentingan politik, apalagi direzim Ya -Syam saat ini ” tandasnya. (Red)
Hingga berita ini terbit, Media masih berupaya lakukan konfirmasi berlanjut kepihak terkait.
